Iwan Riadi: LPJK Sumsel Siap Andil di Asian Games Jangan Cuma Jadi Penonton

0
600
Iwan Riadi

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumsel Iwan Riadi, menyatakan selama ini bidang konstruksi masih banyak dikuasai oleh orang luar sehingga jasa konstruksi yang ada di Sumsel hanya menjadi penonton.

“LPJK mau membuat jasa konstruksi meningkatkan kualitas dan kuantitasnya agar bisa turut andil melakukan jasa konstruksi karena jika orang luar yang melakukannya maka PAD kita juga menurun. Oleh karena itu LPJK hadir untuk menjadi wadah pengawasan dan kontrol terhadap pembangunan konstruksi di Sumsel, apalagi dalam rangka Asian Games 2018 kita akan mendukung penuh,” ungkap Iwan Riadi, Jumat (24/3/2017).

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumsel Iwan Riadi (kedua dari kanan) didampingi pengurus lainnya.
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumsel Iwan Riadi (kedua dari kanan) didampingi pengurus lainnya.

Seperti diketahui Provinsi Sumatera Selatan saat ini tengah masih melakukan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh pemerintah pusat dengan menghibahkan anggaran sebesar Rp 68 Triliun.

LPJK Sumsel ikut ambil peran dalam peningkatan kualifikasi dan kinerja dari pelaku usaha jasa konstruksi, diantaranya melakukan sertifikasi, mediasi, konsolidasi dan abitrase.

LPJK Sumsel akan menggandeng dan memberdayakan perguruan tinggi, lembaga riset dan alumni freshgraduate dari sekolah kejuruan atau perguruan tinggi untuk diberikan pelatihan dan sertifikasi keahlian.

“Dengan adanya pelatihan, tenaga jasa konstruksi yang bersertifikasi di Sumsel bisa meningkatkan, target kita dari tiga ribu yang ada saat ini kedepannya bisa mencapai 15 ribu,” katanya.

LPJK Sumsel juga lebih memfokuskan pada pengawasan seluruh proyek jasa konstruksi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, jadi jika ada kesalahan konstruksi maka LPJK akan mengambil sikap.

“Seperti Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api kalau bisa kita dilibatkan, jangan sampai orang luar lagi masuk di situ karena PAD pasti berkurang,” ujarnya.

LPJK ini, tidak hanya bisa melakukan pengawasan pembangunan konstruksi di Sumsel, tetapi juga mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi, memberikan pendidikan dan pelatihan bagi lulusan SMK dan Perguruan Tinggi, pelayanan administrasi hingga mediasi terkait masalah kontruksi.

“Masyarakat juga bisa melapor, bila menemukan penyelewengan terkait pembangunan kontruksi di Sumsel,” kata Iwan Riadi. – palembang.tribunnews.com

Facebook Comments