Anggaran Belanja Kemenhan dan PUPR Paling Besar di Anggaran 2018; Target Pertumbuhan Ekonomi 5,6%
Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah membahas tentang pagu indikatif untuk tahun anggaran tahun 2018. Pembahasan ini memang sengaja dilakukan lebih awal agar pemerintah dapat melakukan persiapan secara matang.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran pada 2018 mendatang harus dirancang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%. Target pertumbuhan ekonomi juga telah dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna.
“Jangan sampai ada kementerian ingin tingkatkan pertumbuhan tapi ada yang ingin turunkan pertumbuhan,” tuturnya di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Presiden Joko Widodo pun juga telah memberikan arahan bagi APBN 2018. Salah satu arahannya adalah bahwa belanja modal harus didorong dan belanja barang tak boleh melebihi tahun sebelumnya.
“Belanja modal harus fokus. Belanja barang akan dikontrol. Tahun ini belanja barang tidak boleh melebihi batas 2016.
Kalau lebih 2016 siap-siap untuk dikurangi. Ini bukan untuk dimasuki ke brankas Kemenkeu duduk tenang-tenang,” tuturnya.
Berikut adalah proyeksi pagu indikatif 2018:
1. Kementerian Pertahanan Rp106,9 triliun
2. Kementerian PUPR Rp106 triliun
3. Polri Rp76,5 triliun
4. Kementerian Agama Rp 63,7 triliun
5. Kementerian Kesehatan Rp 60,1 triliun
6. Kementerian Perhubungan Rp 48,5 triliun
7. Kementerian Keuangan Rp 45,7 triliun
8. Kementerian Ristek dan Dikti Rp 41,2 triliun
9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp40,1 triliun
10. Kementerian Pertanian Rp 22,7 triliun
11. Kementerian Sosial Rp 22,1 triliun
12. Kementerian Hukum dan HAM Rp 9,9 triliun
13. Mahkamah Agung Rp 8,3 triliun
14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 8,1 triliun
15. Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 7,3 triliun
Sebagai perbandingan, adapun anggaran dalam APBN 2017 adalah sebagai berikut:
1. Kementerian Pertahanan Rp108 triliun
2. Kementerian PUPR Rp101,5 triliun
3. Polri Rp84 triliun
4. Kementerian Agama Rp 60,2 triliun
5. Kementerian Kesehatan Rp 58,3 triliun
6. Kementerian Perhubungan Rp 46 triliun
7. Kementerian Keuangan Rp 40,8 triliun
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 39,8 triliun
9. Kementerian Ristek dan Dikti Rp 39,7 triliun
10. Kementerian Pertanian Rp 22,1 triliun
11. Kementerian Sosial Rp 17,5 triliun
12. Kementerian Hukum dan HAM Rp 9,4 triliun
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 9,3 triliun
14. Mahkamah Agung Rp 8,2 triliun
15. Kementerian Luar Negeri Rp 7,4 triliun
sumber: okezone.com
Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar di 2018, Nilainya Rp 106,9 T
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rencana Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur sesuai dengan fokus RAPBN 2018 mendorong pemerataan dan keadilan. Peran infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tahun 2018 sebesar 5,4% dan mengurangi kesenjangan antar-wilayah.
Belanja infrastruktur tahun 2018 mendapatkan alokasi sebesar Rp 409 triliun dari total belanja Rp 2.204,4 triliun yang diperuntukan bagi pembangunan jalan dan jembatan, bendungan, perumahan dan permukiman, jalur kereta, bandara dan informasi dan telekomunikasi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 terbesar yakni sebesar Rp 106,9 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pada empat sektor yakni peningkatan konektivitas sebesar Rp 41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp 37,3 triliun, permukiman Rp 15,9 triliun, perumahan Rp 9,6 triliun.
 Foto: Dok. Kementerian PUPR |
Dari segi postur anggaran, anggaran Kementerian PUPR menitikberatkan pada belanja modal sebesar 70% untuk konstruksi, peralatan, mesin dan untuk pengadaan tanah diluar proyek strategis nasional yang sudah dibiayai oleh LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan peningkatan konektivitas dilakukan melalui pembangunan jalan baru 864 Km, preservasi jalan nasional 46.000 Km, dan pembangunan jalan tol sepanjang 25 Km.
“Target pembangunan jalan tol Pemerintah tahun 2018 sendiri ditargetkan tambahan 615 Km jalan tol baru, namun yang menjadi porsi pemerintah dan didanai melalui APBN hanya sepanjang 25 Km. Artinya pemanfaatan APBN untuk membangun jalan tol dengan nilai investasi total Rp 260 triliun, sebagian besar akan menggunakan pendanaan dari investor/badan usaha,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (17/8/2017).
Sementara untuk mencapai ketahanan pangan dan air, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 47 bendungan, dimana 11 bendungan baru dan 36 on-going. Selain itu akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektar dan rehabilitasi seluas 160.000 hektar jaringan irigasi yang rusak.
Di sektor permukiman, cakupan layanan air minum nasional juga ditingkatkan dengan membangun sistem penyediaan air minum dengan target produksi 9.372 liter per detik. Pengolahan air limbah di berbagai daerah juga akan dibangun dengan target 860.836 kepala keluarga.
Penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dengan target 6.328 unit melalui pembangunan Rusun, 180.000 rumah swadaya, 5.000 unit rumah khusus dan bantuan prasarana dan utilitas bagi 15.400 unit.
Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi berupa Penanaman Modal Negara sebesar Rp 2,5 triliun sebagai modal awal Tabungan Perumahan (Tapera) dan Rp 2,2 triliun kepada Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP) yang merupakan unit kerja di bawah Kementerian PUPR diperuntukan bagi peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan perumahan.
Kementerian PUPR berupaya agar anggaran dapat dibelanjakan secara akuntabel, efektif dan efisien. Percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2018 dilakukan dengan penyederhanaan pemaketan dan pelelangan dini yang akan dimulai bulan Oktober 2017 nanti. Basuki akan menerbitkan regulasi sehingga pekerjaan konstruksi tidak didominasi oleh kontraktor besar dan BUMN namun juga oleh kontraktor kecil.
“Saat ini pekerjaan di bawah Rp 50 milyar hanya boleh dikerjakan oleh kontraktor kecil. Saya mau naikkan bahwa kontraktor besar dan BUMN tidak boleh ikut lelang proyek dengan nilai di bawah Rp 100 miliar. Supaya kontraktor kecil bisa berkembang,” jelasnya. – detik.com
