As’at Malik Ajak Perempuan Lumajang Menjadi Pelopor Anti Korupsi

0
136
KH. As'at Malik Bupayi Lumajang

KH. As’at Malik Ajak Perempuan Menjadi Pelopor Lumajang Bersih Dari Korupsi

Bupati Lumajang ingin dan bertekad kuat mewujudkan Kabupaten Lumajang yang bersih dari korupsi. Menurut As’at, sasaran kegiatan yang didominasi oleh perempuan sangat tepat, karena perempuan memegang peran yang penting dalam pencegahan tindak korupsi. “Perempuan mampu me-manage kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Kaum wanita menempati posisi yang sangat strategis di dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan Bupati Lumajang, Drs. As’at, M.Ag., saat membuka Lokakarya Pencegahan Korupsi Dalam Pembangunan Desa Bagi Gerakan PKK, Karangtaruna, Dan Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten Lumajang, di Panti PKK Lumajang, Oktober 2017 lalu.

bupati-lumajang-dan-istri
Surabaya (Antara Jatim) – Bupati Lumajang As’at Malik (tengah) bersama istri (kanan) diajak berfoto selfie usai pelantikannya sebagai bupati di Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo di Surabaya, Rabu (1/4). As’at Malik resmi menjabat sebagai Bupati Lumajang hingga 2018 usai dilantik Gubernur Jatim Soekarwo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.35-686 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur. FOTO Fiqih Arfani/15/Chan.

Perempuan di Kabupaten Lumajang hendaknya menjadi pelopor anti korupsi, juga mengingatkan para suaminya untuk tidak melakukan korupsi uang negara. Bupati berkomitmen kuat untuk memberikan pelayanan yang jauh dari tindak korupsi. Ia menyampaikan korupsi bukan hanya terjadi karena ada keinginan, namun banyak faktor yang lain, maka sudah seharusnya seluruh kegiatan yang berdampak pada perbuatan korupsi harus dihindari.

“Salah satu bentuk keberhasilan pemerintah Kabupaten Lumajang dalam tata kelola pemerintahan adalah penghargaan WTP. Semoga tidak ada kasus korupsi dan para ibu PKK wajib ingatkan suaminya,” ungkap As’at.

Sementara itu, Koordinator Provinsi Jawa Timur KOMPAK, Nurul Afandi mengatakan, kegiatan ini fokus dalam rangka edukasi bagi masyarakat khususnya kepada perempuan untuk gerakan anti korupsi dalam pembangunan desa. Lokakarya ini merupakan kegiatan lanjutan yang sebelumnya ada 5 orang dari Kabupaten Lumajang yang sudah pelatihan di aceh dan sosialisasi terkait perilaku – perilaku korupsi di Desa.

“Lahirnya UU tentang Desa, maka desa memiliki kewenangan untuk merumuskan APBDES. Selain itu ada Hak-hak masyarakat dan partisipasi wanita dalam merancang program dan kegiatan di Desa, untuk jauh dari praktek korupsi,” jelasnya.

Lokakarya itu diikuti sekitar 75 orang, yang terdiri dari Ketua TP PKK kecamatan se Kabupaten Lumajang, ketua muslimat se Kabupaten Lumajang, Perwakilan pendamping desa, dan perwakilan Lembaga desa. Dalam kesempatan tersebut diserahkan perlengkapan Simulasi Trata (transparan, akuntabel, dan tepat guna) dari KOMPAK. Lokakarya kali ini, sengaja mendatangkan narasumber dari Malang Corruption Watch Malang, jawa Timur. beritajatim.com

” Ingat hancurnya sebuah negara karena korupsi , dan pemerintahannya hanya bisa diam atau membiarkan korupsi tersebut merajalela ” 

editor: cak lea

Facebook Comments