Monday, June 25, 2018
Undang – Undang & Peraturan Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Undang – Undang & Peraturan Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

0
959

Undang – Undang yang Mengatur Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatanganin oleh kepala negara (presiden, pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan mengikat.

Undang-undang yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja di negara Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Undang-undang uap tahun 1930 (stoom ordonantie).
  2. Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
  3. Undang-undang republik Indonesia no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Peraturan pemerintah terkait tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut :

  1. Peraturan uap tahun 1930 (stoom verordening).
  2. Peraturan pemerintah no 7 tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan pestisida.
  3. Peraturan pemerintah no 19 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja dibidang pertambangan.
  4. Peraturan pemerintah no 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi.

Peraturan menteri terkait tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut :

  1. Permen akertrans RI no 1 tahun 1976 tentang kewajiban latihan hiperkes bagi dokter perusahaan.
  2. Permen akertrans RI no 1 tahun 1978 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengangkutan dan penebangan kayu.
  3. Permen akertrans RI no 3 tahun 1978 tentang penunjukan dan wewenang serta kewajiban pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja dan ahli dalam keselematan kerja.
  4. Permen akertrans RI no tahun 1979 tentang kewajiban latihan hygienen perusahan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga paramedis perusahaan.
  5. Permen akertrans RI no 1 tahun 1980 tentang keselamatan kerja pada kontruksi bangunan.
  6. Permen akertrans RI no 2 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja.
  7. Permen akertrans RI no 4 tahun 1980 tentang sarat-sarat pemasangan dan pemeliharaan alat-alat pemadam api ringan.
  8. Permen akertrans RI no 1 tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja.
  9. Permen akertrans RI no 1 tahun 1982 tentang bejana tekan.
  10. Permen akertrans RI no 2 tahun 1982 tentang kualifikasi juru las.
  11. Permen akertrans RI no 3 tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja.
  12. Permen akertrans RI no 2 tahun 1983 tentang intalasi alarm kebakaran otomatis kebakaran otomatis.
  13. Permen akertrans RI no 3 tahun 1985 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pemakai asbes.
  14. Permen akertrans RI no 4 tahun 1985 tentang pesawat tenaga dan produksi.
  15. Permen akertrans RI no 5 tahun 1985 tentang pesawat angkat dan angkut.
  16. Permen akertrans RI no 4 tahun 1987 tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja.
  17. Permen akertrans RI no 1 tahun 1988 tentang kualifikasi dan sarat-sarat operator pesawat uap.
  18. Permen akertrans RI no 1 tahun 1989 tentang kualifikasi dan sarat-sarat operator keran angkat.
  19. Permen akertrans RI no 2 tahun 1989 tentang instalasi-instalasi penyalur petir.
  20. Permen akertrans RI no 2 tahun 1992 tentang tata cara penunjukan, kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
  21. Permen akertrans RI no 4 tahun 1995 tentang jasa keselamatan dan kesehatan kerja.
  22. Permen akertrans RI no 1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
  23. Permen akertrans RI no 1 tahun 1998 tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan manfaat lebih dari paket jaminan pemeliharan dasar jaminan sosial tenaga kerja.
  24. Permen akertrans RI no 3 tahun 1998 tentang tata cara pelapor dan pemeriksaan kecelakaan.
  25. Permen akertrans RI no 4 tahun 1998 tentang pengangkatan , pemberhentian dan tata kerja dokter penasehat.
  26. Permen akertrans RI no 3 tahun 1999 tentang sarat-sarat keselamatan dan kesehatan kerja lift untuk pengangkutan orang dan barang.

Keputusan menteri terkait keselamatan dan kesehatan adalah sebagai berikut :

  • Kepmenaker RI no 155 tahun 1984 tentang penyempurnaan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi no kep 125/MEN/82 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja dewan keselamatan dan kesehatan kerja nasional. Dewan keselamatan dan kesehetan wilayah dan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja.
  • Keputusan bersama menteri tenaga kerja dan menteri pekerjaan umum RI no 174 tahu 1986 no 104/KPTS/1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja kegiatan kontruksi.
  • Kepmenaker RI no 1135 tahun 1987 tentang bendera keselamatan dan kesehatan kerja.
  • Kepmenaker RI no 333 tahun 1989 tentang diagnosis dan pelapor penyakit akibat kerja.
  • Kepmenaker RI no 245 tahun 1990 tentang hari keselamatan dan kesehatan kerja nasional.
  • Kepmenaker RI no 51 tahun 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja.
  • Kepmenaker RI no 186 tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja.
  • Kepmenaker RI no 197 tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya.
  • Kepmenaker RI no 75 tahun 2002 tentang pemberlakuan standar nasional indonesia (SNI) no SNI-04-0225-2000 mengenai persaratan umum instalasi listrik 2000(puil 2000)ditempat kerja.
  • Kepmenaker RI no 235 tahun 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan atau moral anak.
  • Kepmenaker RI no 68 tahun 2004 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ditempat kerja.

Surat edaran keputusan Dirjen pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenaga  kerjaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut :

  1. Surat keputusan Dirjen pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenaga kerjaan departemen tenaga kerja RI no 84 tahun 1998 tentang cara pengisian formulir laporan dan analisis statistik kecelakaan.
  2. Surat keputusan Dirjen pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenaga kerjaan no 407 tahun 1999 tentang persaratan , penunjukan, hak dan kewajiban teknisi lift.
  3. Surat keputusan Dirjen pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenaga kerjaan no 311 tahun 2002 tentang sertifikasi kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja teknisi listrik.

Semua undang-undang  diatas berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang mengikat baik pengusaha atau karyawan. -grahalogam

cepagram.com

Facebook Comments