KADIN: Porsi Keterlibatan Kontraktor Swasta Perlu Ditambah Dalam Pembangunan Infrastruktur

0
1330
Dandung, Erwin Aksa & Bambang Esti

KADIN Infrastructure Gathering Series 2018

Theme:
State Own and Private Companies Cooperation in Infrastruture Project – Best Practice and Evaluation Sharing – Jakarta, 14 Maret 2018

Erwin Aksa
Erwin Aksa

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa:

  • “Infrastruktur adalah salah satu dari pilar ekonomi, semua yang telah dibangun kita harapkan dapat berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi kita. Tidak hanya itu, tetapi juga rantai pasok industri konstruksi dan infrastruktur itu harus dibangun bersama-sama melalui kerja sama BUMN dan swasta,”
  • saat ini infrastruktur menjadi pilar utama dalam perekonomian. Sebab, pembangunan infrastruktur bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
  • masih banyak sektor yang masih belum mampu dikelola secara matang oleh BUMN Karya. “Di sektor perhubungan, BUMN masih belum matang, dan ini menjadi salah satu peluang bagi swasta,”
  • “Digital ekonomi akan jadi salah satu tolak ukur di Indonesia. Lalu di mana peran konvensional seperti industri transportasi, konstruksi, dan lainnya.  Jadi teman-teman (pengusaha) jangan sampai larut dalam bisnis tradisional,”
  • “Pertumbuhan ekonomi diperlukan agar membangun daya beli. Dengan begitu masyarakat bisa menikmati hasil karya dari pembangunan,”
  • bicara infrastruktur, maka tidak lepas dari listrik, migas, jalan, perhubungan, serta lainnya. “Di situlah sektor-sektor yang tengah bergelut saat ini. Potensinya sangat besar,”
  • akselerasi pembangunan infrastruktur di Tanah Air perlu melibatkan kerja sama di antara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ditambah porsi keterlibatan swasta yang lebih besar.
  • “Tentunya, Kadin ingin agar peran dari swasta bisa memungkinkan untuk bisa bermitra dengan BUMN Karya agar swasta bisa ikut berperan dalam pembangunan,”

img_2678

Kadin Sebut Infrastruktur Pilar Utama Perekonomian Nasional

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan, saat ini infrastruktur menjadi pilar utama dalam perekonomian. Sebab, pembangunan infrastruktur bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi diperlukan agar membangun daya beli. Dengan begitu masyarakat bisa menikmati hasil karya dari pembangunan,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa di Jakarta, Rabu, (14/3).

Lebih lanjut, ia menilai, akselerasi pembangunan infrastruktur di Tanah Air perlu melibatkan kerja sama di antara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ditambah porsi keterlibatan swasta yang lebih besar.

“Kadin ingin agar peran dari swasta bisa memungkinkan untuk bisa bermitra dengan BUMN Karya. Jadi swasta bisa ikut berperan dalam pembangunan,” ujar Erwin.

Menurutnya, saat ini proyek infrastruktur yang menjanjikan masih proyek pemerintah. Hal itu karena proyek swasta pasarnya sedang lesu, bila dilihat dari harga dan volumenya. Apalagi ada tantangan impor, persaingan dari dunia luar, serta tantangan teknologi.

“Digital ekonomi akan jadi salah satu tolak ukur di Indonesia. Lalu di mana peran konvensional seperti industri transportasi, konstruksi, dan lainnya.  Jadi teman-teman (pengusaha) jangan sampai larut dalam bisnis tradisional,” tutur Erwin.

Dirinya juga menyebutkan, bicara infrastruktur, maka tidak lepas dari listrik, migas, jalan, perhubungan, serta lainnya. “Di situlah sektor-sektor yang tengah bergelut saat ini. Potensinya sangat besar,” ujarnya. – republika.co.id

Pembangunan Infrastruktur Perlu Kerja Sama BUMN Karya dan Swasta

Dalam acara Kadin Infrastructure Gathering Series ini, organisasi pengusaha ini membahas upaya melakukan akselerasi percepatan infrastruktur yang sedang berlangsung. Bersama BUMN dan swasta, Kadin membedah kendala-kendala yang terjadi selama ini.

“Tentunya, Kadin ingin agar peran dari swasta bisa memungkinkan untuk bisa bermitra dengan BUMN Karya agar swasta bisa ikut berperan dalam pembangunan,” kata Erwin. sindonews.com

Proyek Infrastruktur Dikuasai BUMN, Kontraktor Swasta Gulung Tikar

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), Seskab Pramono Anung (kiri) dan Dirut PT Trans Jabar Tol Muhammad Sadeli (kedua kiri) meninjau pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi I, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/6). Dari total panjang 54 kilometer, jalan tol Bocimi seksi I yang sepanjang 15 kilometer diprediksi selesai pada 2017, setelah proyek tersebut sempat terbengkalai sejak 1997. Foto: Antara/Rosa Panggabean
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), Seskab Pramono Anung (kiri) dan Dirut PT Trans Jabar Tol Muhammad Sadeli (kedua kiri) saat meninjau pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi I, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Foto: Antara/Rosa Panggabean

“Ayo dong swasta dilibatkan,” curhat Wakil Ketua Umum III Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Bambang Rachmadi saat diskusi bertajuk ‘Indonesia Infrastructure Incorporated’ di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Kenyataannya, dalam medio 2015-2019 pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 4.700 triliun untuk mengejar ambisinya menyelesaikan proyek infrastruktur. Pemerintah pun telah mendorong agar swasta dapat lebih berpartisipasi.

Dari total anggaran yang dibutuhkan, kemampuan APBN hanya 33 persen atau sekitar Rp 1.551 triliun. Sisanya, pemerintah menyerahkan kepada BUMN sebesar Rp 1.175 triliun ekuivalen 25 persen dan Rp 1.974 triliun atau sekitar 42 persen kepada swasta.

Namun, Bambang menilai, dalam realisasinya perusahaan pelat merah atau BUMN karya justru mendominasi proyek-proyek nasional yang ada. “BUMN itu sekitar 55 persen dari ‘kue’ infrastruktur,” ungkap Bambang.

Tak heran, bila kondisi tersebut membuat sebagian kontraktor swasta terpukul. Alih-alih berharap dilibatkan sebagai kontraktor utama, kontraktor swasta justru lebih banyak hanya dilibatkan sebagai sub kontraktor.

“Makanya kita imbau BUMN, bagilah jangan sendiri. Kalau itu JO (joint operation), uangnya kan ada di JO. Tapi kalau subkon, kalau dia ingat ya dibayar,” ujarnya.

img_2685
Bambang Rahmadi – Wakil Ketua Umum III GAPENSI

Baca juga ini:

Pengusaha Beberkan Dominasi BUMN di Proyek Infrastruktur Pemerintah

Pengusaha: Presiden Genjot Infrastruktur, Kita Kurang Dilibatkan

BUMN Karya Terlalu Dominan, 50% Kontraktor Swasta Tutup

Dominasi BUMN Karya pada proyek infrastruktur ternyata berdampak negatif pada kontraktor swasta. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mencatat sekitar 50% kontraktor swasta nasional bangkrut.

Wakil Ketua Umum III Gapensi Bambang Rahmadi mengatakan angka tersebut dilihat dari penurunan anggota asosiasi dari 80.000 anggota menjadi sekitar 43.000 anggota dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

“Itu berarti turun terus, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Karena tidak ada kerjaan akhirnya tutup, atau ada kerjaan tidak dibayar kan lama-lama bangkrut juga. Itu fakta,” ujarnya di Restoran Batik Kuring, Rabu (14/3/2018).

Oleh karena itu, Bambang mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan porsi yang imbang antara swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengerjaan proyek infrastruktur.
“Niat pemerintah sekarang kan genjot infrastruktur. Ayo dong peran swasta libatkan. Coba yang dapat penugasan tol Trans Sumatera PT Hutama Karya, yang sub kontraktornya PT Waskita Karya, PT PP, dan lain-lain, kan sama saja,” kata dia. – cnbc.indonesia.com
Bambang Rahmadi
Bambang Rahmadi

Baca juga: Bambang Rahmadi – profil

KADIN Gathering Series 2018 (Foto Bersama)
KADIN Gathering Series 2018 (Foto Bersama)
img_2688
Haedar A Karim – Direktur Nindya Karya, Syahrial Ong Pengurus LPJKN
img_2692
Diskusi setelah KADIN Gathering Series “GAPENSI-CEPAKonstruksi” – Radinal, Eko, Bambang Rahmadi, Eqbal CEPA, Nengah & Bendri
Eqbal 2018-03-14-photo-00000004
Eqbal & Dandung Sri Harninto
editor: cak lea
cepagram.com
Facebook Comments
SHARE
Previous articleMabes CEPA Pluit
Next articleApa itu KPBU?