Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI – No: PER.18/MEN/XI/2008

0
206

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.18/MEN/XI/2008
TENTANG
PENYELENGGARA AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan di perusahaan perlu diterapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan;

b. bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan dapat mengikutsertakan pihak yang berkompeten untuk menyelenggarakan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARA AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disingkat SMK3, adalah bagian sistem manajemen secara menyeluruh termasuk struktur organisasi, aktivitas perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan pengembangan sumber daya untuk membangun, menerapkan, mencapai, mengkaji, dan mengembangkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang disingkat dengan K3, dalam upaya mengendalikan risiko K3 di tempat kerja.

2. Penyelenggara audit SMK3 adalah badan hukum yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan audit eksternal SMK3.

3. Audit eksternal SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen, untuk mengukur penerapan SMK3 di tempat kerja dan/atau perusahaan yang hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian tingkat pencapaian penerapan SMK3.

4. Audit internal SMK3 adalah audit SMK3 yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dalam rangka pembuktian penerapan SMK3 dan persiapan audit eksternal SMK3 dan/atau pemenuhan standar nasional atau internasional atau tujuan-tujuan lainnya.

5. Auditor SMK3 adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan audit SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk.

6. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

(2) Untuk mengukur kinerja penerapan SMK3 di perusahaan dilakukan audit SMK3.

(3) Audit SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara audit SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II
PENYELENGGARA AUDIT SMK3

Pasal 3

Untuk dapat ditunjuk sebagai penyelenggara audit SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. berbadan hukum;

b. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. memiliki kantor pusat dengan kantor cabang di wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah dan bagian timur;

e. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di tingkat pusat dan cabang;

f. memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) orang auditor eksternal senior SMK3 dan 8 (delapan) orang auditor eksternal junior SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri; dan

g. memiliki program kerja rencana pelaksanaan audit SMK3.

Pasal 4

(1) Perusahaan yang akan menjadi penyelenggara audit SMK3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :

a. copy akte pendirian perusahaan;

b. copy surat pengesahan perusahaan sebagai badan hukum;

c. copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

d. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e. copy wajib lapor ketenagakerjaan di tingkat pusat dan cabang;

f. copy keputusan penunjukan auditor eksternal SMK3;

g. bukti kepemilikan kantor pusat dan cabang di wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah dan bagian timur;

h. susunan organisasi penyelenggara audit SMK3;

i. pas photo berwarna terbaru pimpinan perusahaan ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar; dan

j. program kerja rencana pelaksanaan audit SMK3.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian dan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(4) Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan menyampaikan hasil penilaian dan verifikasi secara tertulis kepada Menteri.

(5) Menteri menerbitkan keputusan penunjukan penyelenggara audit SMK3 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian hasil penilaian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

Dalam hal permohonan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Keputusan penunjukan penyelenggara audit SMK3 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, setiap perpanjangan paling lama untuk jangka waktu yang sama.

(2) Untuk mendapatkan keputusan penunjukan perpanjangan penyelenggara audit SMK3, perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan laporan pelaksanaan audit SMK3 selama 3 (tiga) tahun terakhir.

(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir jangka waktu keputusan penunjukan yang bersangkutan.

Pasal 7

Biaya pelaksanaan audit SMK3 dibebankan kepada perusahaan yang diaudit.

Pasal 8

Penyelenggara audit SMK3 harus :

a. merahasiakan hasil audit SMK3 kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan;

b. melaporkan hasil audit SMK3 kepada Menteri dan perusahaan yang diaudit;

c. menaati peraturan perundangan di bidang K3 yang berlaku; dan

d. berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai domisili perusahaan yang diaudit.

Pasal 9

Menteri dapat mencabut keputusan penunjukan penyelenggara audit SMK3 dalam hal :

a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

b. melakukan kegiatan konsultasi dalam bidang SMK3.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penyelenggara audit SMK3 yang ditunjuk sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap dapat melaksanakan audit SMK3 sampai dengan berakhirnya jangka waktu penunjukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2008

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si

Facebook Comments