Implikasi Pemberlakuan UUJK No. 2 Tahun 2017 Terhadap Penyelesaian Sengketa

0
278

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI TERHADAP KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA
Embun Nurani Wulandari embunnw@student.uns.ac.id /embunnw@gmail.com Mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pujiyono pujifhuns@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article aims to determine the implications of the enactment Law No. 2 of 2017 on construction services towards dispute resolution clause in the employment contract construction at PT. Hutama Karya. This study is a method used is the empirical legal research (sociological/non doctrinal) with the nature of descriptive research as well as research on the effectiveness of the law and the qualitative analysis approach. The results showed that PT. Hutama Karya still use dispute resolution through the Court whereas in Law No. 2 of 2017 about construction services has been set regarding dispute resolution has not been enact again via the courts. In addition, PT. Hutama Karya also has not renewed the contract administration procedures that became guidelines in performing agreements with service users. So, this is the underlying implications of the existence of the dispute resolution from the enactment Law No. 2 of 2017 about construction services. Keywords: The Implication; Employment Contract Construction; Dispute Resolution.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap klausula penyelesaian sengketa pada kontrak kerja konstruksi di PT. Hutama Karya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis/ non doktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif serta penelitian terhadap efektivitas hukum dan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Hutama Karya masih menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan tidak melalui musyawarah terlebih dahulu. Padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diatur mengenai penyelesaian sengketa sudah tidak memberlakukan lagi melalui pengadilan. Selain itu, PT. Hutama Karya juga belum memperbaharui prosedur administrasi kontrak yang menjadi pedoman dalam melakukan perjanjian dengan pengguna jasa. Sehingga hal ini yang mendasari adanya implikasi penyelesaian sengketa dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di PT. Hutama Karya. Kata Kunci: Implikasi; Kontrak Kerja Konstruksi; Penyelesaian Sengketa.

A. Pendahuluan

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pada wilayah penyedia jasa juga bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjanya dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses Penyediaan jasa konstruksi yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi. Pengguna jasa konstruksi bisa berasal dari pihak pemerintah dengan menggunakan anggaran APBN atau APBD, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan lain-lain.

Ketidakseimbangan antara terbatasnya pekerjaan konstruksi dan banyaknya penyedia jasa mengakibatkan posisi tawar penyedia jasa sangat lemah. Dengan banyaknya jumlah penyedia jasa maka pengguna jasa leluasa melakukan pilihan. Adanya kekhawatiran tidak mendapatkan pekerjaan yang ditenderkan pengguna jasa menyebabkan penyedia jasa ‘ikhlas’ menerima Kontrak Konstruksi SENGKETA PADA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DI INDONESIA (Studi Pada PT. Hutama Karya (Persero) yang dibuat pengguna jasa. Bahkan sewaktu proses pelelangan biasanya penyedia jasa enggan bertanya hal-hal yang sensitif namun penting kepada pengguna jasa seperti ketersediaan dana, isi kontrak, kelancaran pembayaran. Mereka takut menanyakan hal tersebut karena mereka (penyedia jasa) khawatir dimasukkan kedalam daftar hitam (blacklist) (Sandi Prima Yudha, 2011:14).

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sangat besar kemungkinan terjadi konflik atau sengketa antara pihak yang terlibat di dalamnya. “In a perfect construction world there would be no conflicts, but there is no perfect construction.” (Acharya and Lee, 2006) dalam (Dina Simbolon, http://birohukum. pu.go.id/berita/108-kkontrak-konstruksi.html diakses pada tanggal 6 Desember 2017 Pukul 20.06 WIB). Sengketa konstruksi dapat timbul antara lain karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi, perbedaan penafsiran dokumen Kontrak Kerja Konstruksi, ketidakmampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak. Selain itu, sengketa Kontrak Kerja Konstruksi dapat pula terjadi karena klaim yang tidak dilayani, keterlambatan pembayaran Pengguna Jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik dan mungkin tidak memiliki dukungan dana yang cukup. Tak heran apabila sengketa konstruksi rentan terjadi. Dalam catatan Badan Arbitrase Indonesia (BANI), sengketa konstruksi mendominasi 470 kasus yang ditangani BANI pada periode 1999 sampai dengan 2016 yakni 30,8% dari total kasus (http://www.mediaindonesia.com/news/ read/66780/jasa-konstruksi-dominasi-sengketa-di-bani/2016-09-14 diakses pada tanggal 6 Desember 2017 Pukul 21.07 WIB).

Pola penyelesaian sengketa jasa konstruksi di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (sudah tidak berlaku) dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) yang berisi: (1) penyelesaian sengketa jasa konstruksi diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan; (2) penyelesaian sengketa tersebut tidak berlaku terhadap tindak pidana; (3) apabila dipilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Payung hukum mengenai penyelesaian sengketa jasa konstruksi telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) dalam Pasal 88 yang berisi: (1) musyarawarah; (2) upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi; (3) apabila tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian yang akan dipilih; (4) tahapan selanjutnya adalah mediasi, konsiliasi, dan arbitrase; (5) membentuk dewan sengketa; (6) pemilihan keanggotaan dewan sengketa; (7) ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hal tersebut telah diatur dengan jelas bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi hanya dapat diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, dan terakhir adalah arbitrase. Arbitrase dalam hal ini dapat dikategorikan melalui alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi), maka penyelesaian sengketa jasa konstruksi tidak lagi diselesaikan melalui pengadilan (litigasi).

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan berbagi infrastruktur yang disertai dengan kemajuan konstruksi, terdapat peningkatan potensi timbulnya sengketa konstruksi menjadikan Penyedia Jasa lebih memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) yang dinilai lebih murah, lebih cepat, dan bisa memenangkan sengketa tersebut daripada melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi). Padahal dalam UUJK telah dijelaskan dalam Pasal 88 bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan alasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Salah satu Penyedia Jasa di Indonesia adalah PT. Hutama Karya (Persero). Hutama Karya (HK) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi terbesar di Indonesia pun tak luput dari perubahan disetiap masanya. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 sebagaimana diperbaharui dalam Perpres Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jalan Tol Sumatera, Hutama Karya resmi menerima penugasan Pemerintah untuk mengembangkan Jalan Tol Trans-Sumatera penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar bagi Indonesia. Perkembangan jalan tol sepanjang 2.770KM ini akan memperkuat konektivitas pulau Sumatera yang mana pada gilirannya akan meningkatkan perubahan ekonomi Sumatera (https://hutamakarya.com/sambutandirektur-utama diakses pada tanggal 5 Desember 2017 Pukul 17.45 WIB). Dengan latar belakang dari kondisi tersebut sehingga penulis ingin membahas implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap klausula penyelesaian sengketa yang ada pada PT. Hutama Karya (Persero).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris (non-doctrinal research). Sifat penelitian yang penulis pilih adalah penelitian deskriptif yang dapat terlihat dari permasalahan yang akan dibahas mengenai implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap klausula penyelesaian sengketa pada PT. Hutama Karya (Persero). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer mencakup wawancara dengan Bagian Legal dan Bagian Adminsitrasi Kontrak PT. Hutama Karya (Persero) terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan didukung dengan data dari perusahaan berupa modul administrasi kontrak dan prosedur administrasi kontrak.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data yang penulis ambil adalah jumlah kontrak kerja konstruksi yang dibuat oleh PT. HK sebagai penyedia jasa dengan pengguna jasa BUMN atau swasta atau pemerintah. Data jumlah kontrak kerja konstruksi yang peneliti ambil adalah kontrak kerja konstruksi setelah dimenangkan atau diumumkannya suatu tender pada tahun 2016-2017. Penulis meneliti beberapa kontrak kerja konstruksi pada tahun 2016 dan keseluruhan kontrak kerja konstruksi pada tahun 2017 yang pernah dibuat PT. HK dengan pengguna jasa atau owner dikarenakan sebagai pembanding terkait perubahan klausula penyelesaian sengketa konstruksi sebelum dan setelah diberlakukannya UUJK. Sehingga sebelum bulan Februari 2017 masih dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan selama tahun 2017 difokuskan pada klausula penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam UUJK. Jumlah kontrak kerja konstruksi dan jenis penyelesaian sengketa di PT. HK sebagai berikut:

img_7992

image-1-18

image-1-9

Kontrak kerja konstruksi PT. HK pada tahun 2017 update sampai dengan November 2017 terdapat 15 kontrak kerja konstruksi yang dilakukan oleh PT. HK sebagai penyedia jasa atau kontraktor dengan pengguna jasa atau owner yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan BUMN. Berikut penjelasan terhadapnya:

Data 0,1% berarti terdapat 2 kontrak yang dilangsungkan mulai tahun 2017 yakni, kontrak pada proyek Jembatan KA JGJM dan Pelaksanaan Jalan KA Poros Makassar-Pare-Pare masih memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 88 UUJK bahwa penyelesaian dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah dan paling terakhir melalui arbitrase yang dalam hal ini sengketa dibidang konstruksi dapat dilakukan pilihan penyelesaian di BANI atau BADAPSKI. Selain itu, 2 proyek ini juga tidak mencatumkan tahapan penyelesaian sengketa konstruksi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Seharusnya apabila terdapat perselisihan dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah yang juga ditentukan jangka watu musyawarah berapa lama. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, sengketa tersebut dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yakni konsiliasi dan/atau arbitrase yang dapat memilih lembaga arbitrase BANI atau BADAPSKI.

Selanjutnya, data diatas menjelaskan bahwa 0,3% terdapat 4 kontrak yang masih menggunakan format lama mengenai penyelesaian perselisihan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyelesaian perselisihan dan penyelesaian sengketa adalah 2 (dua) frasa yang berbeda. Apabila masih menggunakan penyelesaian perselisihan berarti 4 kontrak tersebut belumlah mengatur dengan jelas apabila nantinya terdapat sengketa. Padahal diketahui, kontrak merupakan peraturan sebelum diadakannya pengadaan barang dan jasa atau pelaksanaan proyek dilaksanakan (undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya). Sehingga apabila 4 kontrak tersebut masih menggunakan penyelesaian perselisihan maka belum mengatur apabila nantinya terdapat sengketa.

D. Simpulan

Penelitian ini lebih khusus membahas mengenai peyelesaian sengketa konstruksi di PT. HK. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT. HK pada tahun 2017 masih terdapat 2 kontark menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hal ini tidak sesuai dengan yang dijelaskan pada UUJK bahwa penyelesaian sengketa pada Pasal 88 tahapan pertama adalah musyawarah. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka selanjutnya para pihak yang bersengketa dapat melakukan pilihan sengketa yang tertulis dalam kontrak. Apabila tidak terdapat dalam kontrak, maka para pihak memilih kembali penyelesaian sengketa yang akan disepakati para pihak. Tahapan akhir penyelesain sengketa adalah arbitrase. Selain itu, 4 kontrak yang ada pada PT. HK periode JanuariNovember 2017 tidak dapat diidentifikasi dikarenakan masih menggunan penyelesaian perselisihan dan tidak membahas mengenai penyelesaian sengketa. Hal inilah yang dapat dikhawatirkan apabila nantinya terdapat sengketa dan pengaturan mengenai sengketa belum diatur di dalam kontrak kerja konstruksi.

E. Saran

Saran penulis adalah PT. HK hendaknya memperbaharui Prosedur Administrasi Kontrak yang menjadi pedoman PT. HK dalam melakukan perjanjian baik dengan pengguna jasa, KSO, supplier, dan subkontraktor sesuai dengan apa yang diatur dalam UUJK. Sehingga kontrak kerja konstruksi yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proyek dapat setidaknya mengurangi timbulnya sengketa yang ada.

Daftar Pustaka

Dina Simbolon. “Permasalahan dalam Pemutusan Kontrak Konstruksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata”. Berita Biro Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
Sandi Prima Yudha. “Metode Penyelesaian Klaim dan Sengketa Pada Kontrak Pekerjaan Konstruksi di Indonesia”. Jurnal Auditor. Vol. IV, No. 8, Desember 2011. Jakarta: Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
Modul Administrasi Kontak. PT. Hutama Karya (Persero).
Prosedur Administrasi Kontrak PT. Hutama Karya (Persero). http://birohukum.pu.go.id/berita/108-kkontrak-konstruksi.html diakses pada tanggal 6 Desember 2017 Pukul 20.06 WIB.
http://www.mediaindonesia.com/news/read/66780/jasa-konstruksi-dominasi-sengketa-di-bani/2016-09-14 diakses pada tanggal 6 Desember 2017 Pukul 21.07 WIB. https://hutamakarya.com/sambutan-direktur-utama diakses pada tanggal 5 Desember 2017 Pukul 17.45 WIB.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. (sudah tidak berlaku). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

cepagram.com

Facebook Comments