Mengerikan… Jakarta Masuk Daftar Kota Polusi Udara Terburuk di Dunia. Apa Solusinya?

Menyesatkan?

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Karliansyah menyatakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum berbicara tentang kualitas udara.

Hal pertama adalah metodologinya harus sama standar. Alat yang dipakai spesifikasinya untuk outdoor, bukan untuk dalam ruangan. Alat juga harus dalam posisi diam tidak boleh bergerak. Ketinggiannya harus minimal 3 meter dari permukaan tanah dan jarak dari jalan raya minimal 20 meter dan harus dikalibrasi secara reguler.

“Nah, hasilnya harus disampaikan ke dalam rata-rata harian atau rata-rata tahunan. Jadi, kalau datanya sesaat enggak pas. Apakah yang dikeluarkan AirVisual sudah sesuai itu?” ujar Karliansyah kepada Liputan6.com, Selasa 9 Juli 2019.

Dia juga mempertanyakan apakah data yang disampaikan itu adalah data sesaat atau data rata-rata. Jika data sesaat, dia memastikan, data itu menyesatkan.

“Kami punya data, punya alat, kita ada di 26 lokasi di seluruh Indonesia. Untuk Jakarta datanya misalnya untuk 1 Januari sampai 30 Juni, rata-rata 31,49 mikrogram per kubik. Artinya kualitasnya sedang,” jelasnya.

Karliansyah menambahkan, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya agar kualitas udara di Ibu Kota tetap baik. Untuk kendaraan bermotor misalnya, sudah diatur minimal harus dengan euro 4, (sulfur) maksimal 50 part per million (ppm), baku mutu emisi diperketat.

“Bukan hanya kendaraan bermotor, tapi juga industri yang kaitannya dengan kualitas udara, misalnya semen pembangkit listrik, industri pupuk. semuanya sudah kita review,” sambungnya.

Tak hanya itu, DKI Jakarta juga sudah tersedia sejumlah alternatif transportasi massal seperti MRT, Transjakarta berbahan bakar gas, car free day dan juga aturan ganjil genap.

“Sudah banyak usaha pemerintah soal ini,” kata dia.

Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menegaskan, polusi Jakarta memang bukan hanya masalah DKI. Daerah penyangga, seperti Jawa Barat dan Banten juga harus ikut serta bertanggung jawab.

“Itulah kenapa kemarin yang kita gugat tidak hanya Gubernur DKI, tapi juga Presiden, Menteri LHK, Kemenkes, juga Gubernur Jawa Barat dan Banten,” ujarnya, Selasa 9 Juli 2019.

Tubagus menilai persoalan kualitas udara di Jakarta berhulu pada kebijakan pemerintah. Baik DKI Jakarta maupun pusat. Menurut dia, selama ini, belum ada rangkaian kebijakan dari pemerintah untuk mengendalikan kualitas udara.

“Kalaupun ada, belum bisa melindungi hak masyarakat untuk memperoleh udara bersih,” sambungnya.

Terlebih lagi, penurunan kualitas udara bukan hanya terjadi baru-baru ini. Namun, jauh sebelumnya juga telah terjadi.

Tubagus mengajak semua pihak untuk lebih dulu mengidentifikasi akar pencemaran. Dia menilai, ada beberapa sektor penyumbang pencemaran udara, seperti kendaraan bermotor dan industri.

Ia melihat pemerintah tidak memiliki regulasi untuk membatasi hal itu. Misalnya, keran peredaran kendaraan bermotor dibuka dengan bebas oleh pemerintah.

“Pemerintah tidak pernah membatasi jumlah kendaraan, peredaran kendaraan bermotor,” tegasnya.

Dalam pandangannya, penerapan sistem ganjil genap di beberapa jalan protokol Ibu Kota tidak menyelesaikan sumber masalah banyaknya kendaraan bermotor di Jakarta.

“Mesti menyelesaikan akar masalahnya terlebih dulu. Ganjil genap itu tidak signifikan. Bukan itu persoalannya, kita terus produksi kendaraan bermotor. Mengapa kendaraan motor tidak dibatasi,” kata Tubagus.

Kondisi ini ditambah aktivitas industri di sekitar kota penyangga Jakarta. Kantong-kantong industri di sekitar Jakarta memiliki peran dominan dalam menyumbang polusi udara.

“Udara tidak mengenal batas wilayah dan bergerak bebas tak terkontrol. Misalnya industri-industri di Banten dan Jabar,” kata ungkap Tubagus.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andriyanu menambahkan, pemerintah harus punya basis data yang kuat penyumbang polusi udara di Jakarta.

“Bicara penanggulangan kan harus berdasarkan basis data. Bicara udara ada datanya nih, namanya emission inventory,” katanya, Selasa 9 Juli 2019.

Emission inventory atau inventarisasi emisi merupakan pencatatan jumlah pencemar udara dari sumber-sumber pencemar udara dalam suatu wilayah. Semua sumber pencemar harus diinventarisasi setiap tahun guna memetakan dalam sektor apa saja sumbar-sumber polutan tersebut.

Setelah diketahui sumbernya, maka dibuatlah kebijakan mengacu pada data tersebut. Jika hal ini dilakukan, kata Bondan, pemerintah bisa efisien menanggulangi permasalahan udara di Jakarta.

“Ini mesti dilakukan berkala setiap tahun. Kita jadi tahu transformasi berapa persen, industri berapa persen. Kemudian rencana apa yang diambil untuk mengurangi masing-masing sumber polutan itu,” katanya.

Bukan hanya itu, inventarisasi emisi tiap tahun juga berguna untuk mengevaluasi capaian kebijakan pemerintah dalam mengendalikan polutan di udara. Karena selama ini tidak ada basis data untuk membandingkan apakah upaya pemerintah untuk menanggulangi bencana udara tersebut tepat sasaran atau tidak.

“Tahun depan dibikin lagi kajiannya, kemudian diukur keberhasilannya apa gitu. Iya dievaluasi,” kata Bondan.

Solusi yang Ditawarkan

Ketua Dewan Trasportasi Jakarta (DTKJ) Iskandar Abu Bakar berpendapat, “memaksa” warga beralih ke transportasi massal dan membatasi kendaraan pribadi, adalah solusi mengurangi buruknya kualitas udara di Jakarta saat ini.

“Kalau orang banyak menggunakan angkutan umum dengan sendirinya polusi udara akan lebih rendah,” ujarnya, Selasa 9 Juli 2019.

Selain itu, kualitas bahan bakar yang digunakan kendaraan di Jakarta juga harus ditingkatkan. DTKJ telah menyarankan agar bahan bakar premium dan pertalite tidak diperjualbelikan lagi di Jakarta. Termasuk juga solar kualitas rendah.

“Tapi ini kan terkendala dan tidak bisa terealisasi,” ucapnya.

Selain itu, DTKJ mendorong diterapkannya aturan uji emisi menyeluruh pada semua kendaraan bermotor. Menurutnya, uji emisi gas buang yang selama ini dilakukan hanya ditujukan pada kendaraan umum saja. Padahal jumlah kendaraan pribadi jauh lebih banyak dari kendaraan umum.

“Sebenarnya undang-undang sudah memerintahkan uji emisi gas buang dilakukan menyeluruh terhadap semua kendaraan, namun pada praktiknya hanya kendaraan umum saja yang melakukannya,” kata dia.

Terpisah, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menyatakan, buruknya kualitas udara di Ibu Kota  karena kurangnya filter berupa ruang terbuka hijau.

“Itu yang kita bahas tadi, Jakarta kurang ruang terbuka hijau sehingga polusinya sangat sensitif. Kalau taman-taman banyak enggak akan seperti itu,” ujarnya, Selasa 9 Juli 2019.

Itu sebabnya, dia menyarankan Pemprov DKI agar memperbanyak ruang terbuka hijau di sejumlah titik lokasi.

“Selain itu, angkutan massal terintegrasi seperti LRT, MRT harus ditingkatkan. Kalau ini bisa diwujudkan, pasti mengurangi kemacetan dan polusi,” ungkapnya. – sumber liputan6

Baca juga ini:

Hati-hati! Polusi Udara Tingkatkan Risiko Kena Kanker Paru

editor: cak lea