Apakah sudah saatnya diperlukan reasuransi khusus risiko Engineering/Konstruksi di Indonesia?

Fokus Presiden RI Joko Widodo di masa kepemimpinan periode ke-2 di bidang ekonomi masih soal infrastruktur, meski ada beberapa kebijakan lain yang menjadi fokus baru. Fokus itu terlihat saat pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur sebesar 4,9 persen dari Rp 399,7 triliun jadi Rp 419,2 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020. “Fokus anggaran belanja pemerintah ada 4, yaitu anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial, dan anggaran infrastruktur,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/8/2019). “Visi besarnya dimulai dengan infrastruktur ditambah dengan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur, seperti pembangunan dan pengembangan SDM berkualitas dan meningkatkan daya saing,” lanjut Sri Mulyani.

Selain itu, Presiden Joko Widodo memiliki target membangun pembangkit listrik dalam 5 tahun sebanyak 35.000 megawatt (MW). Proyek ini diperkirakan akan menelan biaya Rp 1.189 triliun.

Proyek 35.000 MW harus selesai untuk menghindarkan Indonesia dari krisis listrik. Karena, penduduk terus bertambah, pertumbuhan ekonomi membuat kebutuhan listrik terus meningkat.

Selain itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membeberkan, anggaran yang dibutuhkan untuk keseluruhan proyek-proyek tersebut sekitar Rp 2.000 triliun.

“Total kita hitung Rp 2.000 triliun ya anggaran yang dibutuhkan,” ungkap Basuki dalam dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Sedangkan, APBN Kementerian PUPR tahun 2020 hanya sebesar Rp 120,2 triliun. Ia menyampaikan, anggaran 5 tahun ke depan kira-kira hanya mencapai Rp 620-650 triliun. Sehingga, sisanya diperlukan investasi swasta maupun skema KPBU.

“Sedangkan APBN yang alokasinya Rp 120 triliun, kalau sudah berjalan lima tahun sampai 2020 mungkin hanya bisa sampai Rp 620-650 triliun atau 30% lebih. Yang lainnya kita harus mengembangkan dengan KPBU dan investasi dari swasta dan lainnya,” papar dia.

Dari sekilas bayangan sejumlah proyek-proyek mega di atas, yang sangat mudah kita dapatkan informasinya di media-media, baik mainstream maupun sosial, total nilai proyek bisa kita asumsikan dengan mudah nilainya bisa lebih dari 4.000 triliun rupiah.

Secara sederhana, jikalau kita proyeksikan dengan tarif premi sebesar 2,5% – 5% karena termasuk juga asuransi dan penjaminan maka premi yang bisa dihasilkan bisa mencapai Rp. 4.000 triliun x 5% sama dengan Rp 200 triliun. Apakah ini ekonomis bagi pembentukan perusahaan reasuransi khusus terkait Engineering/Konstruksi? Pendapat penulis: sangat ekonomis.

Pembentukan konsorsium dari beberapa asuransi yang khusus menutup risiko asuransi Engineering/Konstruksi dengan dukungan reasuransi khusus Engineering/Konstruksi menjadi sangat layak karena:

1. Profitable

2. Tarif dapat terkontrol dengan analisis secara teknikal yang proper

3. Optimalisasi retensi nasional dapat tercapai

https://cepagram.com/index.php/2019/11/25/reinsurance-engineering-risk-reasuransi-untuk-risiko-teknik/