|LPJK| Tugas dan Fungsi LPJK (RPP UU 11/2020 Sektor Jasa Konstruksi)

Tugas dan Fungsi LPJK (RPP UU 11/2020 Sektor Jasa Konstruksi)

Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi :

1. Akreditasi bagi asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi;
2. Akreditasi bagi asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi;
3. Akreditasi bagi asosiasi profesi;
4. Proses Lisensi bagi LSP
5. Pencatatan Penilai Ahli melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi;
6. Menetapkan Penilai Ahli yang terdaftar dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan;
7. Penyetaraan tenaga kerja asing;
8. Membentuk LSP untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan LSP yang dibentuk asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan;
9. Lisensi LSBU.
10. Pencatatan badan usaha Jasa Konstruksi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
11. Pencatatan tenaga kerja melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
12. Pencatatan pengalaman badan usaha melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
13. Pencatatan pengalaman profesional tenaga kerja melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
14. Pencatatan LSP yang dibentuk lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang Konstruksi dan asosiasi profesi terakreditasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan
15. Pencatatan LSBU yang dibentuk asosiasi badan usaha terakreditasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Tugas Ketua Pengurus LPJK (RPP UU 11/2020 Sektor Jasa Konstruksi):

1. Memimpin pelaksanaan tugas LPJK;
2. Mengoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Menyusun rencana strategis dan program kerja;
4. Menetapkan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri;
6. Melakukan pengawasan kinerja internal; dan
7. Melakukan koordinasi dengan dewan pengawas terkait penyelenggaraan LPJK.

Tugas Anggota Pengurus LPJK (RPP UU 11/2020 Sektor Jasa Konstruksi):

1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas LPJK serta menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
2. Melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri;
3. Menyiapkan rencana strategis dan program kerja;
4. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan;
5. Dalam hal ketua berhalangan melaksanakan tugas, anggota menggantikan tugas ketua;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh ketua
7. Memberikan saran dan pertimbangan dalam perumusan rancangan kebijakan kepada Menteri;
8. Memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan; dan
9. Melakukan koordinasi dengan dewan pengawas terkait penyelenggaraan LPJK.

Apakah RISK MAPPING perlu dalam industri konstruksi?