wika-realty-newspaper-rec728

K4 Konstruksi – UU Jasa Konstruksi No. 02/2017

KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI K4 Konstruksi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Pasal 59 Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib...

Surat Edaran PUPR No: 10/SE/M/2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kepada yang terhormat, 1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional; 2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi...

Istilah dan Singkatan Didalam Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang Wajib Anda Ketahui

Istilah & Singkatan di dalam Permen PUPR No. 08/PRT/M/2019 - Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang Wajib Anda Ketahui, sebagai berikut: 1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa...

Pelaksanaan Pascakualifikasi

Pelaksanaan Pascakualifikasi (1) Pengumuman Tender/Seleksi paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Pokja Pemilihan; b. uraian singkat pekerjaan; c. nilai HPS dan nilai pagu anggaran; d. persyaratan peserta; e. jadwal...

Prakualifikasi Gagal

Prakualifikasi Gagal (1) Prakualifikasi dinyatakan gagal dalam hal: a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau b. jumlah peserta yang lulus...

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia – Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019

BAB VI PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA Bagian Kesatu Pelaksanaan Kualifikasi Paragraf 1 Pelaksanaan Prakualifikasi Pasal 51 (1) Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Pokja Pemilihan; b. uraian singkat...

Permen PUPR No. 08/PRT/M/2019 – Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/PRT/M/2019 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM...

Kadin Konstruksi dan Infrastruktur Menyambut Baik Terbitnya Permen PUPR No. 07/2019

CEPAgram, Jakarta, 18/06/2019 Ketua komite tetap Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia Bambang Rahmadi mengapresiasi terbitnya Permen PUPR No. 07/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan...

UURI No. 24 Tahun 2011 – Tentang BPJS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sistem jaminan sosial nasional...

Persyaratan Teknis Penawaran – Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019

Bagian Keenam Persyaratan Teknis Penawaran Pasal 48 (1) Persyaratan teknis penawaran untuk jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas: a. pengalaman perusahaan/peserta; b. proposal teknis; dan c. kualifikasi tenaga ahli. (2) Persyaratan teknis...
- Advertisement -
wika-realty-newspaper-rec300

MOST POPULAR

HOT NEWS