KAI akan disuntik dana Rp 5,6 Triliun, sebagai investor LRT

0
458
Proyek LRT Cibubur - Cawang

Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) untuk KAI akan dimasukkan dalam APBN Perubahan 2017 atau 2018.

Pemerintah berencana memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5,6 triliun pada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dengan begitu, perusahaan pelat merah ini dapat menjadi investor sekaligus operator proyek LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan bahwa PMN untuk KAI kemungkinan akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 atau APBN 2018. Artinya, proses ini harus lebih dulu melewati pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Tapi kita memang inginnya bisa dilakukan paling tidak pada 2018,” kata Sugihardjo usai rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (3/3).

(Baca juga: Selain Proyek LRT Jakarta, Adhi Karya Bidik Kontrak Rp 21 Triliun)

Sugihardjo mengatakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk nantinya hanya akan menjadi kontraktor pembangunan prasaranan LRT. Sedangkan KAI akan mengajukan skema investasi dan diberikan konsesi LRT selama 12 tahun.

“Nanti diberikan penugasan untuk melakukan pembiayaan prasarana, sarana, serta pengoperasian kereta api,” kata Sugihardjo.

Sugihardjo mengatakan PMN bukan satu-satunya opsi pembiayaan LRT. Hanya saja, untuk mendukung beberapa skema pembiayaan ini perlu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemyelenggaraan Proyek LRT Jabodebek. “Sedang finalisasi, minggu depan (revisi) bisa keluar,” katanya.

Sebelumnya dalam pasal 6 serta pasal 7 Perpres 65, pemerintah akan mengganti biaya yang digunakan Adhi Karya untuk membangun prasarana melalui APBN. Selain itu Penyertaan Modal Negara (PMN) juga diatur sebagai opsi pendanaan proyek tersebut.

(Baca juga: Menteri BUMN Minta KAI Jadi Investor Proyek LRT Jakarta)

Sugihardjo mengatakan dengan revisi Perpres tersebut maka akan ada dua pembiayaan lain, pertama adalah pendanaan dari APBN, sedangkan kedua adalah pembiayaan dari investasi. Investasi yang dimaksud adalah menggunakan pinjaman bank BUMN dan dijamin PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Proyek LRT ini membutuhkan dana Rp 23 triliun. Di antara kebutuhan tersebut telah ditalangi Adhi Karya sebesar Rp 1,4 triliun pada tahun 2015 lalu. Begitu juga dari KAI sebesar Rp 2 triliun pada tahun 2016.

Adapun sisa kebutuhan dana diharapkan dapat ditalangi dengan menggunakan pembiayaan bank BUMN. “Nanti kita akan ajak bank (BUMN) lain dan lian dari sindikasi akan dijamin SMI,” kata Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Kartika Wirjoatmodjo.

(Baca juga:  KAI Siap Jadi Investor LRT Jakarta)
sumber: katadata.co.id

Facebook Comments