Pembagian Porsi BUMN dan Swasta Untuk Proyek Infrastruktur ??

0
309
Basuki Hadimuljono Menteri PUPR - wartaplus.com

Ribut soal pembagian porsi Proyek Infrastruktur untuk BUMN dan Swasta ?

Semestinya pemerintah tidak perlu risau dengan tuduhan lebih memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur ini untuk BUMN dibanding Swasta. Anggapan masyarakat saat ini memang pemerintah lebih mementingkan BUMN dalam menangani proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah sesuai dengan tugasnya membuat aturan main yang jelas dalam pemilihan penyedia jasa pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga memberikan kesempatan usaha yang sama bagi BUMN dan Swasta untuk bersaing secara sehat, terbuka, berkeadilan sesuai dengan kapasitas kemampuan perusahaan tersebut baik BUMN maupun Swasta. Sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Jasa Konstruksi sebagaimana aturan yang ada dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017.

Ada pernyataan aneh menurut saya apa yang dilontarkan oleh Rini Soemarno sebagai berikut (seperti catatan kutipan beberapa media di bawah ini):

Namun, belajar dari pengalaman, proyek yang kerjakan oleh swasta kadang tak berjalan dengan baik.

“Tadi dikatakan peran BUMN sangat besar. Tapi saya menekankan ini di mana? Saya sebut jalan tol itu kan mayoritas khususnya di Jawa izinnya kita beli dari swasta. 20 tahun di pegang swasta tidak di apa-apain. Kita harus beli kembali dari swasta. Kita beli loh itu izin yang kita kasih dari negara, ini kita beli biar selesai Trans jawa,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Dari pernyataan tersebut diatas Rini Soemarno berbicara atas nama Menteri BUMN dan sudah sewajarnya membela perusahaan BUMN dengan mencontohkan bahwa kalau dikerjakan oleh swasta proyek tersebut tidak berjalan dengan baik. Kemudian timbul pertanyaan apakah kalau dikerjakan oleh BUMN semua proyek tersebut dijamin berjalan dengan baik? Dan supaya adil mestinya dibentuk Kementerian yang sepadan yaitu Kementerian BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), sehingga ada Kementerian yang menangani dan membela perusahaan Swasta Nasional.

Mudah-mudahan Kementerian ini segera direalisasikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lea-cepagram.com

BUMN Dituding Kuasai Proyek Infrastruktur, Ini Kata Menteri Rini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan swasta diberikan porsi yang lebih besar dalam proyek pembangunan infrastruktur. Hal tersebut menyusul keluhan dari investor yang menilai porsi Badan Usaha Milik Negara terlalu besar dalam proyek-proyek ini.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan sebenarnya pihaknya bukan bermaksud untuk membuat BUMN mendominasi proyek infrastruktur di dalam negeri. Namun, belajar dari pengalaman, proyek yang kerjakan oleh swasta kadang tak berjalan dengan baik.

064424000_1497940968-20170620-sinergi-bumn-ay3
Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, Presiden Jokowi hanya sekedar mengingatkan agar BUMN tidak mengambil semua bagian dari sebuah proyek infrastruktur. liputan6.com

Rini mencontohkan pada proyek pembangunan jalan tol. Menurut dia, ada proyek tol di Jawa yang dipegang oleh swasta hingga 20 tahun namun tidak memiliki kemajuan yang berarti.

“Tadi dikatakan peran BUMN sangat besar. Tapi saya menekankan ini di mana? Saya sebut jalan tol itu kan mayoritas khususnya di Jawa izinnya kita beli dari swasta. 20 tahun di pegang swasta tidak di apa-apain. Kita harus beli kembali dari swasta. Kita beli loh itu izin yang kita kasih dari negara, ini kita beli biar selesai Trans jawa,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Menurut Rini, Presiden Jokowi hanya sekedar mengingatkan agar BUMN tidak mengambil semua bagian dari sebuah proyek infrastruktur. Sebagai contoh, subkontraktornya bisa diberikan kepada swasta.

“Bapak (Jokowi) hanya mengingatkan tolong nanti subkonnya dikasih-kasih ke swasta. Saya katakan iyah Pak, maaf karena kita juga dikejar waktu. Karena kalo izinnya saja beli, pembebasan lahan kan kita harap bisa cepat dipakai supaya cashflow cepat,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah akan mengevaluasi porsi BUMN dalam proyek infrastruktur di dalam negeri. ‎Hal ini menyusul permintaan Bank Dunia yang menginginkan agar pihak swasta mendapatkan porsi yang lebih besar pada proyek infrastruktur di Tanah Air.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan keluhan dari investor swasta terkait porsi BUMN yang dinilai terlalu besar.

“Peran BUMN yang dianggap terlalu besar. Banyak sekali. Menurut beliau (Jokowi), beliau mendengarkan dari semua dari investor, misalnya BUMN, mendapatkan penugasan, yang mengerjakan anak perusahaannya, cucu perusahaannya,” ujar dia dalam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (27/7/2017).

Dalam pertemuan dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, lanjut Basuki, Presiden Jokowi juga mendapatkan keluhan yang serupa. Bahkan Kim meminta agar pemerintah Indonesia memberikan porsi yang lebih besar pada swasta. “World Bank meminta supaya swasta diberikan ruang yang sama,” lanjut dia. – liputan6.com

PUPR: BUMN Hanya Kuasai 20% Proyek Infrastruktur

Wartaplus. Pelaku usaha keliru menunding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendominasi proyek infrastruktur. Pasalnya, perusahaan pelat merah hanya kuasai 20 persen dari 11.910 paket di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR).

           Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai protes pelaku usaha tidak arif menunding BUMN menguasai proyek infrastruktur. Menurutnya, pihaknya terbuka dengan swasta yang ingin berpartisipasi menggarap proyek infrastruktur. “Untuk di Kementerian PUPR, BUMN hanya mendapatkan 20 sampai 30 persen. Dari 11.910 paket senilai Rp 81,7 triliun, porsi BUMN hanya 109 paket dengan nilai Rp 19,9 triliun ( 24,41 persen). Sisanya swasta mencapai 75 persen,” ungkap Basuki di Jakarta, kemarin.

Basuki menjelaskan, ada ketentuan di kementeriannya untuk BUMN bisa mendapatkan proyek. Perusahaan pelat merah hanya bisa menggarap proyek jika nilainya lebih dari Rp 100 miliar. Itupun di luar proyek seperti irigasi, atau embung. Sedangkan yang di bawah Rp 100 miliar, diserahkan sepenuhnya kepada swasta.
Lebih detail, Basuki menyebutkan, proyek untuk swasta di bawah Rp 5 miliar di kementeriannya terdapat 9.124 paket dengan total Rp 11,2 triliun. Untuk kategori di atas Rp 5 sampai 50 miliar mencapai 2.471 paket dengan nilai Rp 36,1 triliun. Kategori proyek dengan nilai Rp 50 miliar sampai Rp 100 miliar terdapat 206 paket senilai Rp 14,3 triliun. Untuk proyek infrastruktur di atas Rp 100 miliar terdapat 109 paket dengan nilai Rp 19,9 triliun. Proyek tersebut yang diambil BUMN. Itu pun, pemerintah mengimbau BUMN untuk kerja sama operasi dengan swasta. “Proyek yang digarap seperti jalan, rumah, rusun, itu pasti kan ada swasta. Jadi tidak mungkin dikerjakan BUMN sendiri,” cetusnya.

Basuki menegaskan, proyek diatas 100 miliar tidak dibatasi untuk BUMN saja. Swasta juga boleh terlibat dalam pembangunan dengan nilai tersebut.

“Waskita hanya mau di atas Rp 300 miliar. PT PP hanya mau Rp 150 miliar ke atas. Waskita fokus di tol, PP fokus di investasi. Jadi tidak semua BUMN juga mau ambil,” ungkapnya.

Secara khusus, Basuki juga mengklarifikasi mengenai anggapan BUMN mendominasi proyek pengembangan kota (Transit Oriented Development/TOD). Menurutnya, proyek tersebut digarap BUMN karena lahannya milik negara.

Meski begitu, Basuki memastikan pemerintah sangat terbuka dengan swasta yang ingin terlibat dalam pembangunan hunian berkonsep TOD. Hanya saja, ada syarat yang harus dipenuhi oleh swasta. Misalnya, TOD harus sedikitnya 30 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bukan cuma itu, Basuki menyebut swasta hanya harus menyanggupi nilai Rp 7 juta per meter per segi untuk tanah dengan luas satu hunian sekitar 32 meter. Dengan kata lain, harga jual huniannya harus Rp 224 juta.

“Jadi kita punya ancang-ancang itu. 35 persen minimal harus untuk MBR. Kalau luasannya 32 meter persegi, harganya Rp 224 juta. Kalau mau, mereka mau, bisa? pungkasnya.

Sekadar informasi, tudingan BUMN mendominasi proyek pemerintah dilontarkan  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani,saat bertemu dengan Presiden Jokowi, belum lama ini.   Selain Rosan, pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta juga  mengaku tidak mendapat bagian dalam proyek hunian berkonsep TOD. RM

Seskab Bantah BUMN Kuasai Proyek Infrastruktur

Di Balik BUMN Kuasai Proyek Infrastruktur

Facebook Comments