Friday, July 20, 2018

Asas dan Tujuan Undang Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017

Bab II Asas dan Tujuan Undang Undang RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 2 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas: a. kejujuran dan keadilan; b. manfaat; c....

Kontrak Kerja Konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017

Penjelasan Kontrak Kerja Konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Kontrak Kerja Konstruksi Pasal 46 (1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa...

Istilah-istilah dalam UUJK No. 2 Tahun 2017

Istilah-istilah dibawah ini dalam UUJK No. 2 Tahun 2017 Bab I, Pasal 1 1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 2. Konsultansi Konstruksi...

ULP/POKJA harus independen dan jangan mau didikte oleh asosiasi pengguna jasa

ULP/POKJA MENJADI UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR Jakarta – Keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi simpul...

8 Poin Penting dalam UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017

8 Poin Penting dalam UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya membenahi iklim usaha jasa konstruksi dengan menyetujui Rancangan...

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Klik disini: uu-nomor-2-tahun-2017-uu-nomor-2-tahun-2017 By: CEPA KONSTRUKSI

Polisi Dan Jaksa Tidak Bisa Perkarakan Kegagalan Konstruksi, Kecuali …

Undang-undang (UU) Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2016 resmi menggantikan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999. Dalam UU yang baru diberlakukan pada 12 Januari...

Klasifikasi Paket Pekerjaan Menurut Permen PUPR No. 31/2015

Klasifikasi Baru Paket Pekerjaan Versi Permen PU 31/2015 Dari beberapa perubahan yang disosialisasikan yang sangat menarik bagi saya adalah tentang batasan kualifikasi penyedia yang dapat...

Ringkasan Peraturan Menteri PUPERA No. 51 Tahun 2015

Peraturan Menteri PUPERA No. 51 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok, Fungsi serta Mekanisme Kerja LPJK LATAR BELAKANG Masa bakti Pengurus LPJK...