Thursday, January 18, 2018

ULP/POKJA harus independen dan jangan mau didikte oleh asosiasi pengguna jasa

ULP/POKJA MENJADI UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR Jakarta – Keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi simpul...

8 Poin Penting dalam UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017

8 Poin Penting dalam UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya membenahi iklim usaha jasa konstruksi dengan menyetujui Rancangan...

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Klik disini: uu-nomor-2-tahun-2017-uu-nomor-2-tahun-2017 By: CEPA KONSTRUKSI

Polisi Dan Jaksa Tidak Bisa Perkarakan Kegagalan Konstruksi, Kecuali …

Undang-undang (UU) Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2016 resmi menggantikan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999. Dalam UU yang baru diberlakukan pada 12 Januari...

Klasifikasi Paket Pekerjaan Menurut Permen PUPR No. 31/2015

Klasifikasi Baru Paket Pekerjaan Versi Permen PU 31/2015 Dari beberapa perubahan yang disosialisasikan yang sangat menarik bagi saya adalah tentang batasan kualifikasi penyedia yang dapat...

Ringkasan Peraturan Menteri PUPERA No. 51 Tahun 2015

Peraturan Menteri PUPERA No. 51 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok, Fungsi serta Mekanisme Kerja LPJK LATAR BELAKANG Masa bakti Pengurus LPJK...

PERATURAN PEMERINTAH (PP) RI NOMOR 79 TAHUN 2015 & PENJELASANNYA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT...