Perbuatan yang Dikenakan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam
PERBUATAN YANG DIKENAKAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM
Pasal 3
(1) Pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa saat proses pemilihan dan/atau pelaksanaan...
Surat Edaran Menteri PUPR No. 06/SE/M/2019
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Kepada yang terhormat:
1. Para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Para...
K4 Konstruksi – UU Jasa Konstruksi No. 02/2017
KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
K4 Konstruksi
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
Pasal 59
Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib...
Surat Edaran PUPR No: 10/SE/M/2019
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Kepada yang terhormat,
1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi...
Istilah dan Singkatan Didalam Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang Wajib Anda Ketahui
Istilah & Singkatan di dalam Permen PUPR No. 08/PRT/M/2019 - Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang Wajib Anda Ketahui, sebagai berikut:
1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa...
Pelaksanaan Pascakualifikasi
Pelaksanaan Pascakualifikasi
(1) Pengumuman Tender/Seleksi paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Pokja Pemilihan;
b. uraian singkat pekerjaan;
c. nilai HPS dan nilai pagu anggaran;
d. persyaratan peserta;
e. jadwal...
Prakualifikasi Gagal
Prakualifikasi Gagal
(1) Prakualifikasi dinyatakan gagal dalam hal:
a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
b. jumlah peserta yang lulus...
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia – Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019
BAB VI
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
Bagian Kesatu Pelaksanaan Kualifikasi
Paragraf 1
Pelaksanaan Prakualifikasi
Pasal 51
(1) Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Pokja Pemilihan;
b. uraian singkat...
Permen PUPR No. 08/PRT/M/2019 – Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/PRT/M/2019
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM...
Kadin Konstruksi dan Infrastruktur Menyambut Baik Terbitnya Permen PUPR No. 07/2019
CEPAgram, Jakarta, 18/06/2019
Ketua komite tetap Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia Bambang Rahmadi mengapresiasi terbitnya Permen PUPR No. 07/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan...
- Advertisement -
